Pengertian P2H adalah: Subjek. Tenaga honorer yang terdaftar dalam Dapodik Kemendikbud. Kegiatan Pengawasan Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH Izin Tujuan dilakukannya pengawasan izin di bidang lingkungan hidup dan kehutanan adalah: a. Website Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan sebuah media informasi dan promosi yang dapat diakses oleh publik untuk mendapatkan data dan informasi secara terkini pada Direktorat Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan -. Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya dan wajib mendapat izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (“Menteri”), gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Waktu : 08. Untuk bayar pajak PPN dan PPh sekarang jadi semakin mudah dengan aplikasi dompet digital LinkAja. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH IPB) Gedung PPLH IPB, Jalan Lingkar Akademik, IPB Darmaga, Desa Babakan, Darmaga, Bogor, Jawa Barat, 16680, Indonesia +62-251-8621262, +62-251-8621085 +62-251-8621262 [email protected]. Artinya, undang. PUU terkait dampak lingkunganApa itu UKL UPL dan SPPL? Terdapat tiga jenis Dokumen Lingkungan Hidup, yaitu dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). 800. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH- 5 – BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. penyusunan Formulir UKL UPL dan pemeriksaan Formulir UKL. 7. Dalam Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH No 32 Tahun 2009 ) Memuat 14 asas yang mendasar, yaitu : (a) tanggung jawab negara, (b) kelestarian dan keberlanjutan, (c) keserasian dan keseimbangan, (d) keterpaduan, (e) manfaat, (f) kehati-hatian, (g) keadilan, (h). Termasuk juga kepanjangan dan sejarahnya mengapa. Kode ini dikhususkan untuk kendaraan pejabat sipil negara. TUPOKSI. February 11, 2022. 3:20 am. Contoh Format SKP Jabatan Fungsional/Jabatan Fungsional Tertentu berdasar Permenpan RB No 6 Tahun 2022. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; UU Nomor 41 Tahun 1999; dan. Baca juga: Kepanjangan DCS dan DCT dalam Pilkada, Apa bedanya? Sebagai salah satu cara sosialisasi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan. Aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ini merupakan KBBI Daring (Dalam Jaringan / Online tidak resmi) yang dibuat untuk memudahkan pencarian, penggunaan dan pembacaan arti kata (lema/sub lema). MPLS adalah singkatan dari Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan masyarakat yang berawal dari Seminar "Home Economic" di Bogor pada tahun 1957. Apa itu MPLS? (Foto: Ilustrasi Pixabay) Yuk simak arti kata dan makna MPLS, kegiatan menyambut siswa baru yang memiliki tujuan memperkenalkan sekolah. berbeda dengan kata sapaan dalam bahasa Inggris mister. DPLH adalah kumpulan dokumen yang memuat tentang pengelolaan ataupun manajemen lingkungan hidup bagi perusahaan yang sudah memiliki izin usaha atau kegiatan lainnya tetapi belum memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Arti kata kepanjangan adalah panjangnya. Environesia. 1. Istilah-istilah itu adalah singkatan dari suatu jabatan pemerintahan yaitu Pelaksana Tugas (Plt), Penjabat Sementara (Pjs), dan Penjabat (Pj), Pelaksana Harian (Plh). ac. Inilah rangkuman definisi kepanjangan berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia dan. TUPOKSI. Pengertian SPARING. Kamus Singkatan Pengawasan adalah dokumen yang berisi daftar singkatan yang sering digunakan dalam bidang pengawasan keuangan dan pembangunan nasional. Posisi pj, pjs dan plh kepala daerah merupakan hasil dari proses administrasi. 61/PMK. Salah satu yang tak luput dari pengesahan adalah PP No. 2. DTKS merupakan kepanjangan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Environmental Research Center (ERC/PPLH IPB)Dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa Amdal, UKL-UPL dan SPPL merupakan “Dokumen Lingkungan Hidup. Hello world! Social Network. dan Plh. Pasal 65 ayat (1) UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH, untuk itudemi hukum Penggugat dan Penggugat II telah memenuhikualifikasi Pasal 53 Ayat (1) Undangundang Nomor 9 Tahun 2004tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Musnanda Satar Follow. UU Cipta Kerja. Dalam pengisian MYSAPK, misalnya salah satunya adalah perihal isian riwayat SK PMK atau Peninjauan Masa Kerja, SK CPNS maupun SK-SK lain ada diminta memasukkan nomor dan tanggal Pertek BKN. Baca juga: Siap-Siap, Tahun 2023 Pemerintah Kota Bima Bakal Rekrut Lagi ASN PPPK Ada dua jenis pelamar PPPK, terutama pada lowongan guru. , Ruang lingkup PPLH, pengertian AMDAL, pengertian UKL/UPL, kriteria dampak penting, muatan dokumen AMDAL, penyusun dan penilai dokumen AMDAL. Lumajang LUMAJANG, RADARJEMBER. Civitas akademika Unud diharapkan dapat Menghasilkan produk-produk yang unggul dan berdaya saing dengan pengelolaan otonom, memiliki kepribadian tangguh dan kemampuan berinteraksi dengan lingkungan yang dinamis serta memiliki kepekaan dan ketajaman nurani, sehingga mampu memanfaatkan nilai-nilai luhur budaya lokal yang bersifat. Asas dalam PPLH. Belum Tersedia. (3) pengecualian bersifat. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai (PP No. Gedung PPLH Lantai 2-4 Kampus IPB Darmaga Jl. PDF | uku ini membahas tentang Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH. Ditambah lagi penyebutan jabatan PPK-SKPD, kata SKPD kadang kadang tidak diikutkan dalam penyebutan jabatan PPK-SKPD, sehingga jabatan PPK-SKPD hanya diucapkan dengan. Saat ini, sistem perizinan berusaha telah terintegrasi secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS). Persyaratan Administrasi: Foto kopi Akte Perusahaan; Foto kopi Pengesahan Kehakiman;Apa kepanjangan dari PPLH - 22411289. Pasal 111 ayat (1) UUPPLH mengancam: "Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3. 1,824 likes · 2 talking about this · 19 were here. HVS sendiri merupakan kepanjangan dari kata asal Belanda, yaitu HoutVrij Schrijfpapier yang berarti kertas bebas serat kayu. Dokumen AMDAL terdiri dari KA-ANDAL dan RKL/RPL. Pasal 68 huruf a UU No. Rank Abbr. Kalangan pengusaha. Perlu diketahui, para petugas PPSU sendiri bekerja di tingkat Kelurahan setiap daerah. Undang-undang ini terdiri dari. Tim Uji Kelayakan. Selain dihapusnya hak mengajukan keberatan, Tempo juga merangkum sejumlah perubahan yang terjadi pada ketentuan amdal di UU Cipta Kerja itu, berikut di antaranya: 1. Umumnya pajak penghasilan yang dibebankan pada penghasilan perorangan adalah PPh Pasal 25 atau PPh 25. Rencana Gerakan PBLHS. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan. Ini Kepanjangan dan Tujuannya untuk Murid Baru. Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup (Indonesian: Center for Environmental Management; Ministry of Environment) PPLH. Studio, Medico, Prof. id, diakses 14 November 2016; BKN. 081335762929. Selanjutnya input kode billing pajak dan lakukan langkah. Definisi ?Mengacu pada UU PPLH, seharusnya RPPLH nasional menjadi dokumen yang paling utama untuk segera diselesaikan, karena akan menjadi acuan RPPLH di tingkat Provinsi dan kabupaten. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup. – Sebagai pernyataan bahwa pengelola bersedia untuk bertanggung jawab atas segala risiko yang menyangkut lingkungan hidup. PPLH yang berfungsi sebagai konsultan pengolahan air limbah atau konsultan AMDAL akan membuka peluang terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme. Kepanjangan / Kalimat Dasar Tidak Resmi : - Keterangan : - Kembali Ke : - Daftar Semua Singkatan Bahasa Indonesia - Daftar Singkatan Huruf Depan / Awalan P Tuliskan komentar anda mengenai PPL (1 petugas penyuluh lapangan; 2 penyuluh pertanian lapangan; 3 Proyek Pengembangan Lingkungan)!Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Jadi, UKL/UPL, AMDAL, SPPL adalah jenis dokumen yang harus diajukan untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Unduh dokumen PDF tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk kegiatan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. Limbah dapat berupa sampah, air kakus, dan air buangan dari berbagai aktivitas domestik lainnya . 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Download Now. Lingkar Akademik Kampus IPB Darmaga, Bogor 16680 Jawa Barat, Indonesia Contact Info. Istilah Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup apabila disingkat yaitu. RFS merupakan kepanjangan dari Reformasi Sekretariat Negara. Untirta telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk hubungan internasional sejak didirikan secara resmi sebagai universitas negeri di provinsi Banten, Indonesia pada tahun 2001. Seputar. id - 7 Des 2020 14:35 WIB. Tarif PPN, dikenakan pada satu kali transaksi sebesari 11% dari nilai transaksi. Sedangkan DPLH merupakan singkatan dari Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup. Apa saja variasi pelat nomor kode RF, berikut penjelasannya: 1. Persetujuan teknis (Pertek) harus diperoleh terlebih dahulu, sebelum suatu. TRIBUNKALTIM. id , pplh@ipb. Berikut adalah daftar istilah dalam Pilkada, mulai dari KPPS, PPK, PPLN, PPS, PPDP, hingga Form Model C. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk. Nilai transaksi yang termasuk didalamnya adalah jenis, nilai, luas dan lokasi properti. 3. PDF | uku ini membahas tentang Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH. 32/2009. * Klik nama file untuk pratinjau atau klik tombol download untuk mengunduh. Jika sebelumnya dinamakan. Pasal 3Pasal 69 UU PPLH, terdiri dari dua ayat, berisi sejumlah larangan kepada setiap orang yang berkaitan dengan lingkungan. 32 Tahun 2009, Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang terkait dengan PPLH secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; Bahwa informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan LH secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu, diberikan dalam bentuk laporan. August 30, 2022. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 000,00 (tiga miliar rupiah). Pajak menjadi hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Definisi. PPLH dan PPLHD yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan,penataan dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang lingkungan hidup. Secara garis besar ada 4 (empat) lingkup. anda memasuki zona integritas direktorat jenderal pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan bwk (wilayah bebas dari korupsi) wbbm (wilayah birokrasi bersih dan melayani)JAKARTA, KOMPAS. PIKIRAN RAKYAT - Siswa- siswa baru akan menjalani Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah ( MPLS ). BAB I. Planner, Geographer and Knowledge Manager at The Nature Conservancy. Peraturan itu akan menjadi payung hukum bagi upaya perlindungan lingkungan serta pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan di Sumatera Barat. ac. – Untuk sebagian besar sejarah, manusia harus melawan alam untuk bertahan hidup; di abad ini dia mulai menyadari bahwa, untuk bertahan hidup, dia harus melindunginya! – Jacques-Yves Cousteau. Mengacu pada PP Nomor 22 Tahun 2021, RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari. Hal tersebut dikarenakan masifnya pemberitaan tentang AMDAL pada suatu proyek. 1. Share PPLH Meaning page. Daftar pegawai yang belum melakukan registrasi e-HRM (daftar terlampir), harap melakukan registrasi sesuai dengan memilih verifikator sesuai dengan unit kerjanya masing-masing. Kepanjangan Alternatif : -. Salah satunya adalah dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL). Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dalam konferensi pers membahas peluncuran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang 2013 di Gedung Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Rabu (17/7/2013). Kepanjangan PPLH adalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan perundang-undangan. Belanda. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi: Perumusan kebijakan teknis di Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Persampahan, Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup, dan Bidang Pengawasan dan Penindakan. 142 peserta CPNS dengan. 000 99,92 %. K3LH kepanjangan dari Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup. NB via fw007721-flywheel. Tahapan Penyelenggaraan KLHS • Penapisan • Pelaksanaan KLHS – Pengkajian Pengaruh Kebijakan, Rencana dan/atau Programterhadap Kondisi Lingkungan Hidup di Suatu Wilayah – Perumusan Alternatif Penyempurnaan Kebijakan, Rencana dan/atau Program – Rekomendasi Perbaikan Kebijakan, Rencana dan/atau Program. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup memiliki beberapa manfaat atau kegunaan. Jadi, UKL/UPL, AMDAL, SPPL adalah jenis dokumen yang harus diajukan untuk mendapatkan Izin Lingkungan. Dilansir situs resmi Kemensos RI, DTKS ini meliputi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Penerima Bantuan dan. Larangan serupa berlaku untuk pembuangan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3. Kesimpulan 2 : Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup adalah kepanjangan dari PPLH. Ilustrasi tertawa, kata-kata, lucu. Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak. PPLH. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 276 Peraturan Pemerintah no 22 Tahun 2021 Tentang Persetujuan. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yang kemudian digantikan dengan hadirnya Undang-Undang No. Bapak/Ibu Perwakilan Wajib Sparing . Perbedaan Fungsi. Manfaat SPPL. Jenis. Baca juga: Rincian Gaji TNI AL Plus Tunjangan, dari Tamtama hingga Laksamana. Pemegang IUP dan IUPK wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk dalam bentuk pajak. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan. Kalangan pengusaha cenderung mempersoalkan norma. Menurut Agus, IKLH masuk sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) outcome Provinsi untuk urusan lingkungan hidup selain ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi. CO. Lebih spesifik, kode RFS khusus diperuntukkan bagi pejabat eselon 1 (setingkat Direktur Jenderal di kementerian). Pelestarian Lingkungan Hidup. Lihat Foto. 03/2021 ( PMK 61/2021 ). Istilah pendidikan kependudukan lingkungan hidup apabila disingkat yaitu menjadi PKLH. Menurutnya saat ini masih proses finalisasi Keputusan Menteri Agama (KMA). Mengetahui hak dan kewajiban, serta tanggung jawabnya sebagai bagian dari warga Satuan. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf f, Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29A huruf g dan Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. ipb. Dikutip dari PKPU Nomor 7 Tahun 2022, DPK adalah kepanjangan dari Daftar Pemilih Khusus. RincianTeknis. Mencantumkan penanggung jawab ( personal incharge) pada bangunan TPS. izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup. Apa kepanjangan PPPK? Apa perbedaan PPPK dengan PNS atau ASN? Dua pertanyaan itu kerap ditemukan setelah proses seleksi PPPK dibuka pemerintah. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup memiliki beberapa manfaat atau kegunaan. 2 Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (1), serta Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIABerikut ini deretan kepanjangan PPKM lucu buatan warganet dikutip dari berbagai sumber. Perppu Cipta Kerja mendefinisikan amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau. Jepang. ”. Jalur RPL adalah kepanjangan dari Rekognisi Pembelajaran Lampau, adalah penyetaraan akademik atas pengalaman kerja atau pelatihan bersertifikasi untuk memperoleh kualifikasi pendidikan. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) menurut UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,. IDN Times/M. Pegawai. A. 1. co. Saat ini, peraturan atau dasar hukum pelaksanaan adalah UU PPLH dan perubahannya dalam Perppu Cipta Kerja ; PP 22/2021; dan Permen KLHK 18/2021. May 28, 2021. dan. Pusat Studi Lingkungan Hidup | Universitas Hasanuddin. Berdasarkan UU no. 04. Ahadi Pengertian. Lingkungan, Izin PPLH, Laporan Pem. Seorang PNS dapat menempuh salah satu jalur tersebut. Menyusun RKS/RKAS. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). ID – Salah satu turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. 1997/ No. DLH merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Sub Urusan Persampahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan Daerah. selanjutnya disingkat PPLH adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. a. Oleh karena itu, dalam Pasal 34 UU PPLH jo. DLH mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Sub Urusan Persampahan Bidang. Bertempat di Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK pada tanggal 4 Juli 2023, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) menyelenggarakan Workshop JDIH BPK Tahun 2023. 6 . Office Address. Pajak ini tidak hanya. Selain itu, ada pula istilah Penjabat (Pj) yang dikenal dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.